Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tetap Dukung asal Lebih Hemat

Kompas.com - 29/03/2011, 15:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat DPR tetap mendukung rencana pembangunan gedung baru DPR yang tengah bergulir. Hanya saja, Partai Demokrat mendorong agar anggaran pembangunan gedung baru dengan 36 lantai dan dua basement ini dikaji ulang dengan biaya yang lebih hemat. Berdasarkan perhitungan Sekretariat Jenderal DPR, anggaran pembangunan fisik gedung baru mencapai Rp1,138 triliun dan tiap ruangan anggota akan menghabiskan biaya hampir Rp 800 juta.

”Kalau masih bisa dihemat, mampu menunjang perbaikan kinerja anggota DPR,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustofa di Gedung DPR, Selasa (29/3/2011).

Menurut Saan, gedung DPR yang lama sudah kurang layak untuk digunakan. Sebab, pada awalnya Gedung Nusantara I, tempat anggota DPR berkantor, dibangun untuk 550 anggota Dewan dengan satu sekretaris pribadi dan satu tenaga ahli.

Saat ini jumlah anggota Dewan sudah berjumlah 560 orang. Di gedung yang baru, ruangan seluas 111 meter persegi akan ditempati seorang anggota DPR, satu orang sekretaris pribadi, dan empat orang staf ahli.

Tak hanya kapasitas yang melebihi batas, Saan juga mengkritik fasilitas lift yang selama ini ada di Gedung Nusantara I DPR. Jumlah lift yang hanya enam unit dinilainya tak bisa melayani kebutuhan pengunjung dan pengguna gedung yang semakin hari semakin bertambah. Maka, tak heran selalu terjadi antrean panjang saat akan naik atau turun dari setiap lantai di gedung ini.

”Bahkan, sampai berdesak-desakan. Kalau biayanya masih bisa ditekan lagi, untuk hal-hal yang enggak perlu, (gedung baru) bisa menunjang kinerja,” tambahnya.

Saan juga menegaskan bahwa protes yang dilontarkan kepada Setjen DPR dalam proses pembangunan gedung baru harus diterima sebagai masukan dan tak boleh diabaikan. Desakan dan kritik keras agar DPR membatalkan proyek pembangunan gedung baru memang terus disuarakan. Anggaran lebih dari Rp1 triliun dinilai terlalu besar dan mewah untuk gedung perwakilan rakyat. Namun, DPR memandang keberadaan gedung baru penting untuk menunjang kinerja dan kapasitas gedung yang sudah tidak memadai. Rencananya, proyek pembangunan gedung akan dimulai pada 22 Juni 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    BrandzView
    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Nasional
    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Nasional
    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Nasional
    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Nasional
    Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

    Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

    Nasional
    TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

    TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

    Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

    Nasional
    Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

    Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

    Nasional
    Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

    Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

    Nasional
    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Nasional
    Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

    Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

    Nasional
    TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

    TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

    Nasional
    Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

    Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

    Nasional
    Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

    Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com